Aspirasi Warga Sepatan Terhambat Birokrasi: Jalan Rusak dan Banjir Tak Kunjung Ditangani, Pejabat Dinilai Lupa Janji Usai Pemilu 2024

Kabupaten Tangerang– Kondisi infrastruktur di wilayah RT 004 RW 002, Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, semakin memprihatinkan. (26/04/2026)

Bukannya mendapat perhatian serius, keluhan masyarakat justru seolah terabaikan oleh pemerintah setempat, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, yang dinilai kurang responsif terhadap persoalan tersebut.

Permasalahan terlihat pada proyek pembangunan U-Ditch (saluran air) yang justru lebih tinggi dari permukaan jalan paving blok. Kondisi ini menyebabkan air hujan tidak mengalir dengan baik, melainkan meluap ke jalan hingga menimbulkan genangan yang merusak akses utama warga.

Salah satu warga, Nana, mengaku kecewa dengan sikap para pejabat dan wakil rakyat yang dinilai tidak konsisten setelah terpilih.

“Saat masa pemilu, banyak janji yang disampaikan untuk memperjuangkan kebutuhan warga. Namun setelah menjabat, perhatian terhadap kami justru hilang. Yang kami butuhkan hanya perbaikan jalan, bukan sekadar janji,” ungkapnya.

Warga pun berinisiatif melakukan perbaikan secara mandiri dengan menimbun jalan menggunakan material puing yang dibeli secara swadaya. Namun, langkah tersebut tidak diikuti dengan perhatian maupun tindak lanjut dari pemerintah setempat.

Menanggapi kondisi ini, warga bersama Riki Ade Suryana, aktivis muda Tangerang sekaligus pemuda setempat, menyampaikan sejumlah tuntutan konkret:

1. Mendesak Dinas Perkim atau Bina Marga segera melakukan perbaikan serta peninggian jalan paving blok agar berada di atas permukaan U-Ditch, sehingga fungsi drainase dapat berjalan optimal.

2. Meminta dilakukan audit terhadap perencanaan pembangunan U-Ditch yang dinilai bermasalah secara teknis.

3. Mendesak pihak Kelurahan dan Kecamatan Sepatan untuk turun langsung ke lokasi dalam waktu 3x24 jam guna mencari solusi, termasuk opsi anggaran darurat atau dukungan swadaya.

4. Meminta anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari daerah pemilihan setempat untuk turun tangan dan memasukkan perbaikan lokasi ini dalam prioritas pembangunan melalui APBD atau pokok pikiran (Pokir).

Warga menegaskan, apabila tidak ada respons nyata dalam waktu dekat, mereka siap melakukan aksi lanjutan hingga membawa persoalan ini ke tingkat Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Kami adalah pemilih yang memberi mandat. Jika persoalan mendasar seperti jalan dan banjir tidak ditangani, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi bisa hilang,” tegas Riki.

(Red)