Jelang Hardiknas, BEM Banten Bersatu Soroti Stagnasi Pendidikan di Era Andra Soni

Serang – Menyambut peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2026, Koordinator BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, menyampaikan kritik terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Banten. Ia menilai, kualitas pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Abdurrahman menyoroti masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang menjadi gambaran persoalan pendidikan di Banten. Berdasarkan data per Februari 2026, lebih dari 42.000 anak di Kabupaten Pandeglang tercatat putus sekolah.

“Persoalan utama berasal dari faktor ekonomi dan buruknya infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang. Banyak anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah lulus,” ujar Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Senin (27/04/2026).

Ia juga memahami realisasi program “Pendidikan Gratis” yang sebelumnya digaungkan oleh Gubernur Banten. Menurutnya, program tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Selain faktor biaya, akses menuju sekolah dinilai menjadi kendala serius. Infrastruktur jalan yang rusak dinilai menghambat mobilitas pelajar, sehingga berdampak pada menurunnya minat dan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Lebak. Tercatat sekitar 763 bangunan sekolah dalam kondisi rusak, dengan tingkat kerusakan terbanyak pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Abdurrahman menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak.

Ia menilai, hingga saat ini distribusi akses pendidikan belum merata, terutama di wilayah pelosok yang dinilai masih kurang mendapat perhatian pemerintah daerah.

BEM Banten Bersatu pun mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap instansi terkait di sektor pendidikan.

“Kami mendorong Gubernur untuk turun langsung ke lapangan, melihat kondisi riil di daerah terpencil, serta memastikan kinerja dinas terkait berjalan optimal,” tegasnya.

Merah: RAS