KUMALA Rangkasbitung Soroti Ketimpangan Pendidikan di Lebak, Desak Audit Dana BOS

STARAPOS.COM | Kabupaten Lebak, – Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Rangkasbitung menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Lebak yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin (5/5/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, KUMALA mengungkapkan bahwa kondisi pendidikan di sejumlah wilayah Lebak masih belum merata. Berdasarkan hasil kajian lapangan, ditemukan berbagai permasalahan mendasar yang berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan masyarakat.

Ketua KUMALA Perwakilan Rangkasbitung, Heru, menyebut faktor ekonomi serta keterbatasan akses menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

“Masih banyak anak di Lebak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini bukan sekedar masalah sekolah, tapi menyangkut masa depan generasi daerah,” ujarnya.

Selain itu, KUMALA juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai belum memadai. Sejumlah bangunan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, kekurangan fasilitas belajar, serta minimnya sarana teknologi pendukung kegiatan pembelajaran.

Persoalan kesejahteraan guru honorer juga menjadi perhatian. Rendahnya honorarium dan ketidakjelasan status kerja yang dinilai berpotensi mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar.

“Kami meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib guru kehormatan yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan, terutama di daerah,” kata Heru.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai perlu mencakup lebih ketat. KUMALA mendesak dilakukannya audit secara transparan dan menyeluruh guna mencegah potensi penyimpangan anggaran.

Selain itu, mereka mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran pendidikan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas.

Adapun kebutuhan bantuan yang disampaikan meliputi penanganan angka putus sekolah melalui pendidikan yang tepat sasaran, pemerataan dan perbaikan infrastruktur sekolah, revitalisasi bangunan rusak, peningkatan kesejahteraan guru honorer, audit Dana BOS, serta penguatan pengawasan masyarakat terhadap anggaran pendidikan.

Heru menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak diminta segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Jika ketimpangan terus dibiarkan, maka masa depan daerah sedang dipertaruhkan,” tegasnya.

KUMALA Rangkasbitung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kebijakan pendidikan di Kabupaten Lebak agar lebih adil, transparan, dan berkualitas.

RAS